Para peserta ujian nasional atau UN yang tidak lulus karena belum memenuhi rata-rata 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan bisa mengikuti UN ulangan. Peserta bisa memilih untuk mengulang sebagian atau semua mata pelajaran yang nilainya di bawah 5,5.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi di Jakarta, Rabu (30/12/2009), menjelaskan, adanya UN ulangan untuk memberi kesempatan bagi peserta yang tidak lulus pada pelaksanaan UN utama atau UN susulan.
"Peserta yang ikut UN ulangan bisa memilih apakah hanya mau mengulang sebagian atau semua mata pelajaran yang nilainya di bawah 5,5. Nilai yang dipilih tentu saja yang tertinggi," kata Djemari.
Berdasarkan ketentuan di dalam prosedur operasi standar (POS) UN SMP dan SMA sederajat tahun ajaran 2009/2010, syarat kelulusan UN adalah peserta memiliki rata-rata 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Untuk mencapai rata-rata minimal itu, peserta bisa memiliki nilai minimal 4 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.
"Pada saat hendak mendaftar UN ulangan, peserta bisa berkonsultasi dengan guru di sekolah masing-masing. Pilihan diserahkan sepenuhnya kepada siswa, apakah hanya mau mengambil sebagian atau semua mata pelajaran yang nilainya di bawah 5,5. Yang penting nilai minimal 4 yang diperbolehkan hanya untuk dua mata pelajaran," ucap Djemari.
Pelaksanaan UN ulangan nantinya diatur oleh dinas pendidikan setempat. Lokasi UN ulangan dipusatkan di beberapa sekolah yang ditetapkan penyelenggara ujian daerah.
Siswa SMA jurusan IPA akan menghadapi ujian Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Fisika, Kimia, dan Biologi. Jurusan IPS akan diuji Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi.
Adapun jurusan Bahasa mengikuti ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika , Sastra Indonesia, Sejarah Budaya/Antropologi, dan bahasa asing. Sementara itu, siswa SMP menghadapi ujian Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA.
Perguruan tinggi
Mulai penyelenggaraan UN SMA/MA tahun ini, peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN sangat besar. Pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA diberikan kepada perguruan tinggi dalam rangka memperbaiki kredibilitas pelaksanaan UN.
Pasalnya, BSNP dan pemerintah meminta perguruan tinggi untuk memakai hasil UN SMA/MA sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketentuan tersebut masih sulit diterima perguruan tinggi dengan alasan hasil UN belum bisa dipercaya akibat adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan UN.
Dikutip dari: http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/04/08591362/Wah....Ada.Dua.Pilihan.UN.Ulangan.../
Pendapat saya:
Kontroversi pelaksanaan UN memang selalu terjadi setiap tahunnya baik dari pihak murid, guru, orang tua, maupun pemerintah. Kriteria kelulusan UN yang terus meningkat tiap tahunnya tentu membuat berbagai pihak tersebut semakin khawatir akan kelulusan anak didik mereka.
Dan "UN Ulangan" ini merupakan salah satu solusi pemerintah kita dalam menyikapi problematika pendidikan yang paling mendasar di negeri kita ini. Diharapkan dengan adanya UN Ulangan ini, paling tidak bisa mengurangi beban para siswa-siswi dalam menyelesaikan masa 3 tahun pendidikan mereka. Namun dibalik semua itu, kredibilitas pelaksanaan UN Ulangan masih dipertanyakan apakah akan memiliki ijazah dengan para siswa yang lulus murni atau tidak.
Solusi lainnya yang dilakukan oleh Diknas dan Pemerintah yaitu dengan meningkatnya peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan dan pengawasan UN tahun ini dalam rangka meningkatkan kredibilitas UN di mata Perguruan Tinggi. Diharapkan dengan adanya kerja sama antara pihak Pemerintah dengan Perguruan Tinggi ini, akan membuat pihak Perguruan Tinggi untuk lebih mempertimbangkan hasil UN sebagai syarat "Penerimaan Mahasiswa Baru" baik di PTS maupun di PTN.
UN bagi saya sendiri memang merupakan suatu bukti betapa lemahnya sistem pengawasan pelaksanaan ujian di negara ini. Jujur saja, dalam pengalaman pribadi saya menjalani proses pelaksanaan Ujian Nasional baik di jenjang SMP maupun SMA, saya dapat melihat secara langsung berbagai kecurangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dan mungkin tidak hanya saya, melainkan sejumlah siswa-siswi lainnya pasti punya pengalaman yang serupa. Oleh karena itu, langkah-langkah dan solusi yang tepat guna perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Diknas negara ini untuk memperbaiki citra pendidikan di Indonesia.
Pada akhirnya, kita sebagai "Generasi Pelurus Bangsa" (Pelurus bukan Penerus), berharap akan munculnya langkah-langkah edukatif yang mampu dicanangkan oleh pemerintah kita untuk menuntaskan kontroversi sistem pendidikan di negara Indonesia ini. Dan tidak ada salahnya jika kita berandai-andai suatu hari nanti kita akan menjadi Bangsa yang diperhitungkan di mata dunia. Terus berharap.
Dan "UN Ulangan" ini merupakan salah satu solusi pemerintah kita dalam menyikapi problematika pendidikan yang paling mendasar di negeri kita ini. Diharapkan dengan adanya UN Ulangan ini, paling tidak bisa mengurangi beban para siswa-siswi dalam menyelesaikan masa 3 tahun pendidikan mereka. Namun dibalik semua itu, kredibilitas pelaksanaan UN Ulangan masih dipertanyakan apakah akan memiliki ijazah dengan para siswa yang lulus murni atau tidak.
Solusi lainnya yang dilakukan oleh Diknas dan Pemerintah yaitu dengan meningkatnya peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan dan pengawasan UN tahun ini dalam rangka meningkatkan kredibilitas UN di mata Perguruan Tinggi. Diharapkan dengan adanya kerja sama antara pihak Pemerintah dengan Perguruan Tinggi ini, akan membuat pihak Perguruan Tinggi untuk lebih mempertimbangkan hasil UN sebagai syarat "Penerimaan Mahasiswa Baru" baik di PTS maupun di PTN.
UN bagi saya sendiri memang merupakan suatu bukti betapa lemahnya sistem pengawasan pelaksanaan ujian di negara ini. Jujur saja, dalam pengalaman pribadi saya menjalani proses pelaksanaan Ujian Nasional baik di jenjang SMP maupun SMA, saya dapat melihat secara langsung berbagai kecurangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dan mungkin tidak hanya saya, melainkan sejumlah siswa-siswi lainnya pasti punya pengalaman yang serupa. Oleh karena itu, langkah-langkah dan solusi yang tepat guna perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Diknas negara ini untuk memperbaiki citra pendidikan di Indonesia.
Pada akhirnya, kita sebagai "Generasi Pelurus Bangsa" (Pelurus bukan Penerus), berharap akan munculnya langkah-langkah edukatif yang mampu dicanangkan oleh pemerintah kita untuk menuntaskan kontroversi sistem pendidikan di negara Indonesia ini. Dan tidak ada salahnya jika kita berandai-andai suatu hari nanti kita akan menjadi Bangsa yang diperhitungkan di mata dunia. Terus berharap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar